Sinergi Multi-Stakeholder: Langkah Nyata Wujudkan Kelautan dan Perikanan Bali Berkelanjutan

• Posted by: Admin
• Rabu, 3 September 2025
• Has been read 27 time(s)

Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana (Unud) pada 2 September 2025 menjadi momen penting bagi para pemangku kepentingan di Bali. Acara ini menyatukan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, LSM, hingga pelaku usaha, untuk merumuskan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi sektor Kelautan dan Perikanan (KP) di Bali.

Acara dibuka oleh sambutan Dekan FKP Unud yang menegaskan peran vital sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pangan, lapangan kerja, dan pendukung pariwisata. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan masalah kesejahteraan nelayan. FKP Unud berkomitmen untuk menyediakan riset dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengatasi isu-isu ini.

Dalam sesi diskusi, beberapa pemateri ahli memaparkan isu dan peluang yang ada:

• Dr. I Ketut Sudiarta dari Kelompok Ahli Provinsi Bali Bidang Kelautan dan Perikanan menyoroti perlunya membangun kembali forum kerja sama yang disebut Mitra Bahari untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan daerah. Ia juga menyoroti potensi besar ekonomi kelautan Bali, seperti perikanan, industri kelautan, ekspor produk hias, sumber daya migas, dan industri garam.

  
  

• drh. I Made Iwan Dewantama, M.Si dari LSM Abdi Bumi menekankan pentingnya sinergi untuk mengatasi kekhawatiran terkait masa depan Bali. Ia mengusulkan beberapa solusi, termasuk pemetaan data terpusat untuk sumber daya KP, menjadikan Bali sebagai percontohan ketahanan pulau kecil, dan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) untuk mengatasi konflik tata ruang. Ia juga menyoroti ancaman dari eksplorasi migas di laut lepas yang dapat merusak habitat lumba-lumba, paus, dan ikan lemuru.

  
  

• I Gede Hendrawan,S.Si.,M.Si.,Ph.D dari FKP Unud membahas tantangan seperti sampah plastik yang mencemari laut, termasuk ancaman terhadap biota laut seperti manta ray dan terumbu karang. Ia juga menyoroti masalah perikanan tangkap, seperti fluktuasi hasil tangkapan ikan lemuru dan tuna, serta adanya aktivitas perikanan ilegal.

  
  

Hasil Diskusi dan Solusi

FGD ini juga mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor KP di Bali, yaitu:

• Dampak Negatif Pemanfaatan Sumber Daya: Terjadi pelanggaran tata ruang, kerusakan lingkungan akibat pembangunan pesisir, dan pelepasan limbah yang mencemari laut. Selain itu, Ada juga diidentifikasi masalah pada overtourism dan overfishing.

• Dampak Sampah di Laut: Pengelolaan sampah yang buruk di darat menyebabkan pencemaran plastik di seluruh Perairan Bali. Sampah ini tidak hanya berasal dari darat, tetapi juga dari sampah kiriman laut. Selain itu, limbah domestik dan pupuk kimia juga mengancam produktivitas terumbu karang.

• Tantangan Perikanan Tangkap dan Budidaya: Nelayan harus melaut lebih jauh karena overfishing. Kualitas hasil tangkapan menurun karena kurangnya fasilitas penyimpanan, dan nelayan kekurangan akses informasi perizinan. Di sektor budidaya, tantangannya adalah pemahaman teknis yang belum maksimal bagi pembudidaya dan masalah pemasaran.

  
  

Resolusi dan Langkah ke Depan

Sebagai tindak lanjut, para peserta FGD mengusulkan berbagai solusi:

• Penguatan Kelembagaan: Mengaktifkan kembali program Mitra Bahari dengan Unud sebagai fasilitator forum komunikasi multi-stakeholder. Perlu juga memperjelas kelembagaan dan operasional. Bendega sebagai entitas nelayan yang memiliki nilai adat dan ekonomi.

• Basis Data dan Riset: Dibutuhkan sistem data terpusat, seperti dari PPIDS Unud, untuk memetakan sumber daya KP Bali. Pengambilan kebijakan harus berbasis pada data nyata dan riset ilmiah.

• Edukasi dan Kesadaran: Perlunya edukasi sejak dini tentang ekosistem laut, misalnya melalui kolaborasi dengan sekolah dasar dan penggunaan media visual seperti virtual reality.

• Konservasi dan Regulasi: Menerapkan regulasi untuk pariwisata, seperti code of conduct bagi kapal-kapal wisata, dan menerapkan Conservation Service Pay (retribusi) untuk mengelola kawasan konservasi.

• Pengelolaan Sampah: Mendorong pemilahan sampah berbasis sumber dan memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi.

• Perikanan Modern: Mendorong nelayan untuk membentuk kelompok usaha berbasis koperasi. Perlu juga mendorong regenerasi nelayan milenial dan memanfaatkan pengetahuan untuk memprediksi lokasi penangkapan ikan.

  
  

FGD ini hanyalah permulaan. Pertemuan lanjutan yang lebih tematik akan diselenggarakan untuk membahas masalah dan solusi secara lebih spesifik. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan menjadi awal dari perubahan positif untuk mewujudkan kelautan dan perikanan Bali yang berkelanjutan.